KARAWANG – Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH., MH., mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Bupati H. Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati Maslani hingga akhir tahun 2025. Menurutnya, beberapa proyek berskala besar dan ikonik telah menjadi kebanggaan masyarakat Karawang.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan Underpass Gorowong Warungbambu serta revitalisasi GOR Panatayudha yang telah diresmikan langsung oleh Bupati Karawang. Proyek-proyek tersebut dinilai menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Namun demikian, di balik capaian tersebut, Asep juga menyoroti masih adanya pekerjaan rumah di sektor infrastruktur, khususnya proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran 2025.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek pembangunan Sabuk Pantai (Sea Wall) di Muara Pantai Pakisjaya, yang berada di bawah naungan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang. Proyek senilai Rp900 juta yang dikerjakan oleh CV Mazel Arnawama Indonesia tersebut diketahui mengalami keterlambatan signifikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 90 hari kalender itu baru terealisasi sekitar 56 meter dari total 80 meter, sehingga pengerjaannya dihentikan sementara pada akhir tahun 2025.
Atas kondisi tersebut, Asep Agustian meminta Bupati Karawang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bidang SDA Dinas PUPR Karawang.
“Kita sebagai masyarakat tentu bangga dengan beberapa proyek monumental yang sudah diresmikan Pak Bupati. Tetapi di sisi lain, masih ada persoalan kinerja di level pejabat teknis yang justru menjadi ‘duri dalam sekam’,” ujar Asep Agustian, Selasa (30/12/2025).
Ketua DPC Peradi Karawang ini menilai, keberhasilan visi dan kebijakan kepala daerah harus diimbangi dengan kinerja aparatur yang cepat, adaptif, dan profesional.
“Pejabat yang tidak bisa mengikuti ritme kerja Bupati seharusnya dievaluasi. Jangan sampai kepala daerah sudah bekerja cepat, tetapi jajarannya justru lamban,” tegasnya.
Sementara itu, sebagaimana dilansir Delik.co.id, Tim Audit Dinas PUPR Karawang telah menghentikan sementara pengerjaan proyek sabuk pantai tersebut akibat keterlambatan progres pekerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, Adam, yang mengaku sebagai Direktur CV Mazel Arnawama Indonesia, masih belum dapat dikonfirmasi terkait keterlambatan proyek. Hal serupa juga terjadi pada Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Karawang, Aries Purwanto, yang belum memberikan keterangan resmi.
Padahal sebelumnya, Aries sempat menyampaikan optimisme bahwa proyek sabuk pantai dapat diselesaikan tepat waktu.
“Insya Allah, on progres dan bisa selesai sesuai waktu,” ujar Aries dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal tersebut, Asep Agustian kembali menyayangkan pernyataan optimistis yang tidak sejalan dengan realisasi di lapangan. Menurutnya, kegagalan menyelesaikan proyek tepat waktu menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan.
“Faktanya, sampai akhir 2025 proyek itu belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal sejak awal saya sudah memprediksi proyek ini sulit selesai tepat waktu jika melihat progres di lapangan,” katanya.
Asep menegaskan, ke depan diperlukan penguatan manajemen proyek, pengawasan ketat, serta evaluasi kinerja pejabat teknis, agar program pembangunan daerah tidak hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga tepat waktu dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Penulis : Arief rachman