Satu Tahun Pemerintahan Aep–Maslani Dinilai Masih On the Track, Praktisi Hukum: Janji Politik Tak Mungkin Dilupakan

Header Menu


Satu Tahun Pemerintahan Aep–Maslani Dinilai Masih On the Track, Praktisi Hukum: Janji Politik Tak Mungkin Dilupakan

4 Feb 2026

KARAWANG – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani, kinerja duet pimpinan daerah tersebut terus menjadi perhatian publik. Tidak hanya dari kalangan pemuda, sorotan juga datang dari praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH., MH.


Menurut Asep Agustian, kecil kemungkinan pasangan Aep–Maslani melupakan janji-janji politik yang disampaikan saat Pilkada lalu. Ia menilai, komitmen tersebut telah tertuang secara jelas dalam tagline “Karawang Maju” serta visi dan misi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.


“Walaupun saya bukan pendukung Aep–Maslani saat Pilkada, tetapi kalau berbicara secara jujur dan objektif, satu tahun pemerintahan ini masih berada di jalur yang benar atau on the track,” ujar Asep Agustian kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).


Ia menambahkan, soliditas partai politik koalisi pengusung Aep–Maslani hingga saat ini juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan politik yang stabil akan memudahkan pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program strategis.


Menanggapi janji politik Aep–Maslani terkait pengadaan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi sekolah negeri yang kini mulai banyak dipertanyakan publik, khususnya di media sosial, Asep—yang akrab disapa Askun—menilai hal tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bentuk pengingkaran janji.


Ia menduga, belum terealisasinya program tersebut lebih disebabkan oleh faktor keterbatasan anggaran. Salah satunya adalah adanya pemangkasan Transfer Kas Daerah (TKD) Kabupaten Karawang yang nilainya mencapai lebih dari Rp700 miliar.


“Kondisi itu tentu memaksa pemerintah daerah mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, beberapa program harus dipending, termasuk pengadaan buku paket dan LKS gratis,” jelasnya.


Selain itu, Askun menilai fokus pembangunan sektor pendidikan di masa awal pemerintahan Aep–Maslani masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru (RKB) hingga renovasi dan peremajaan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.


“Kalau kita lihat di lapangan, selain infrastruktur jalan yang mulai banyak membaik, gedung-gedung sekolah yang menjadi kewenangan daerah juga sudah cukup banyak yang direnovasi. Itu menunjukkan ada prioritas yang sedang dijalankan,” ungkapnya.


Di akhir pernyataannya, Askun mengingatkan bahwa usia satu tahun pemerintahan masih tergolong singkat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan program-program yang telah direncanakan.


“Kalau saya pribadi berpikir positif saja. Selama pemerintahannya masih on the track, masyarakat memang perlu bersabar,” ujarnya.


Ia juga menilai kepemimpinan Aep–Maslani bukanlah pemerintahan yang anti kritik. Menurutnya, sikap terbuka terhadap kritik dan saran menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.


“Pemerintahan Aep–Maslani saya lihat masih punya niat baik untuk menerima kritik dan masukan dari siapa pun. Itu yang penting,” pungkasnya.


Penulis : Arief rachman