KARAWANG – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tidak memberlakukan kenaikan pajak bagi masyarakat maupun sektor industri. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar mengenai kenaikan pajak hingga ratusan persen, yang belakangan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Semua tidak ada kenaikan, perlu saya sampaikan. Makanya saya juga bingung kenapa muncul isu seperti ini,” ujar Bupati Aep usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dirangkaikan dengan apel pagi di Plaza Pemkab Karawang, Senin (3/11/2025).
Menurut Bupati, hingga saat ini tidak ada kebijakan baru yang menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak sektor industri. Ia memastikan, tarif pajak daerah tetap sama seperti sebelumnya.
Untuk mempertegas hal tersebut, Pemkab Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama masyarakat dan pelaku industri guna memberikan penjelasan resmi.
“Bapenda akan adakan FGD bulan ini. Nanti masyarakat dan perusahaan akan dijelaskan secara resmi. Jadi tidak benar kalau ada kenaikan PBB, boro-boro sampai 600 persen, 10 persen pun tidak naik,” tegas Aep.
Pemkab Pilih Kebijakan Pro-Rakyat di Tengah Tekanan Ekonomi
Bupati Aep menuturkan, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Pemkab Karawang berkomitmen untuk tidak menambah beban masyarakat melalui kebijakan yang tidak populis seperti kenaikan pajak. Sebaliknya, pemerintah daerah akan berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor lain.
“Potensi pendapatan daerah itu bukan hanya dari pajak. Ada juga dari retribusi parkir, pajak reklame, air bawah tanah, dan lainnya. Jadi tidak semua dibebankan ke Bapenda,” jelasnya.
Selain menggali potensi pendapatan baru, Aep juga telah mengambil langkah efisiensi di internal pemerintahan. Beberapa dinas dan bagian di tingkat kecamatan telah digabung untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja.
“Saya sudah komitmen, bahkan ada beberapa dinas yang saya gabung. Ada bagian di kecamatan yang saya kurangi jumlahnya supaya lebih efisien,” ungkapnya.
Pemkab Minta Masyarakat Tidak Termakan Isu
Menanggapi isu kenaikan pajak yang sempat beredar luas di masyarakat, Bupati Aep mengaku belum mengetahui siapa pihak yang menyebarkannya. Namun ia menegaskan, Bapenda segera akan memberikan penjelasan resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik.
“Saya juga tidak tahu siapa yang memainkan isu ini. Tapi saya sudah minta Bapenda segera sampaikan secara resmi ke masyarakat. Karena kami berkomitmen untuk tetap berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Penulis : Arief rachman