KARAWANG – Proyek pembangunan sabuk pantai di Kecamatan Pakisjaya serta pembangunan jetty di Muara Sedari, Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya dugaan keterlibatan tenaga ahli fiktif yang disebut-sebut digunakan dalam pelaksanaan dua proyek yang berada di bawah program Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang tersebut.
Proyek pembangunan Jetty Muara Sedari yang dikerjakan CV. Cakra Buana Utama memiliki nilai kontrak Rp 2,4 miliar. Jetty ini direncanakan memiliki panjang 160 meter, tinggi konstruksi 3,5 meter, dengan waktu pengerjaan 85 hari kalender.
Sementara itu, proyek sabuk pantai Pakisjaya yang dikerjakan CV. Mazel Arnawama Indonesia memiliki nilai Rp 903.480.500, dengan panjang konstruksi sekitar 80 meter, tinggi 2,5 meter, lebar atas 2 meter, dan lebar bawah 9 meter, serta durasi pelaksanaan 90 hari kalender.
Dugaan Tenaga Ahli Fiktif Mengemuka
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH MH, mengaku sejak awal telah menyampaikan prediksi bahwa dua proyek ini berpotensi tidak selesai tepat waktu. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada indikasi kontraktor hanya meminjam bendera perusahaan.
“Saya menyimpulkan proyek ini dikerjakan tidak profesional. Pengerjanya diduga hanya meminjam bendera perusahaan lain. Kalau benar perusahaan sendiri, harusnya punya data konkret terkait konsultan dan tenaga ahli, bukan digantikan mandor yang bahkan mengaku sebagai wartawan saat dikonfirmasi media,” tegas Asep Agustian saat ditemui, Senin (8/12/2025).
Asep juga menilai berbagai program kerja Bidang SDA PUPR Karawang selalu menjadi sorotan lantaran dinilai tidak membawa kemajuan signifikan.
Desak Mutasi Kabid SDA PUPR
Askun, sapaan akrabnya, kembali mendesak Bupati Karawang untuk mengevaluasi bahkan memutasi Kepala Bidang SDA. Ia menyebut kabid terkait pernah mengajukan surat pengunduran diri, namun hingga kini masih dipertahankan.
“Bidang SDA ini kerjaannya selalu jadi sorotan. Tidak ada yang membanggakan. Saya minta Pak Bupati pindahkan Kabid SDA. Katanya sudah mengajukan pengunduran diri, tapi tetap saja dipertahankan,” ujarnya.
Ia juga menantang Kabid SDA untuk membuktikan bahwa dirinya bersih.
“Kabid-nya mengaku akademisi, orang pintar. Tapi kerjaannya amburadul. Ayo kita bongkar-bongkaran kalau merasa paling bersih,” tambahnya.
Progres Baru 30 Persen di Akhir November
Asep mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan lapangan, di akhir November 2025 progres proyek baru mencapai 30 persen. Kondisi tersebut membuatnya pesimistis proyek dapat selesai tepat waktu pada akhir Desember 2025.
“Kalau dipaksakan, kualitas pengerjaannya pasti tidak akan bagus. Saya minta teman-teman wartawan terus pantau,” katanya.
Alasan Banjir Rob Dinilai Tidak Relevan
Askun turut menyoroti pernyataan mandor proyek Jetty Muara Sedari yang menyebut banjir rob menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan. Menurutnya, kendala tersebut seharusnya bisa diantisipasi apabila proyek ditangani oleh tenaga ahli profesional sesuai kontrak.
“Force majeure memang bisa menjadi alasan keterlambatan. Tapi kalau nanti konsultan dan tenaga ahlinya terbukti fiktif, bagaimana?” ucapnya.
Sindiran ke Aparat Penegak Hukum
Asep juga menyentil sikap Aparat Penegak Hukum (APH) yang dianggap pasif dalam menyikapi dugaan penyimpangan proyek pembangunan, termasuk kasus dugaan penggunaan tenaga ahli fiktif ini.
“APH selalu menunggu proyek selesai dulu baru mau melakukan penyelidikan. Apa salahnya melakukan teguran sejak awal? Itu bisa menjadi pembinaan agar proyek tidak mengarah pada tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ia berharap APH lebih proaktif melakukan pengawasan sejak dini sehingga kualitas pembangunan dapat terjaga dan tidak merugikan masyarakat.
Penulis : Arief rachman