Jakarta – Perjuangan panjang Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dalam menyuarakan berbagai persoalan daerah, khususnya terkait kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD), memasuki babak penting. Audiensi yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI mendapat perhatian serius dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan ADKASI diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, bersama Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh komitmen untuk mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, pimpinan DPR RI menyampaikan komitmennya untuk membantu memperjuangkan aspirasi daerah yang disampaikan oleh ADKASI, terutama terkait kebijakan Transfer Keuangan Daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan bahwa DPR RI memahami kondisi daerah yang saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat kebijakan transfer keuangan yang berpotensi mempengaruhi program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Sebagai tindak lanjut, DPR RI berkomitmen akan mengundang Menteri Keuangan beserta jajaran terkait guna membahas secara komprehensif kebijakan Transfer Keuangan Daerah, serta mencari solusi strategis yang dapat menjaga stabilitas fiskal daerah.
"Persoalan ini menjadi perhatian serius, karena menyangkut keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. DPR RI siap memfasilitasi dan mencari solusi bersama pemerintah pusat," ujar Sari Yuliati dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan fiskal yang diambil tetap berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah.
Ketua Umum ADKASI, Siswanto, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga ruang gerak pembangunan di daerah, khususnya bagi 415 kabupaten di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi riil daerah berpotensi menghambat pembangunan, termasuk program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
"ADKASI hadir untuk memastikan aspirasi daerah tersampaikan dengan baik. Evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah menjadi urgensi bersama agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan," ujar Siswanto.
Ia juga menegaskan bahwa ADKASI akan terus konsisten mengawal kepentingan daerah dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Harapannya, kebijakan Transfer Keuangan Daerah ke depan dapat lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dengan adanya komitmen dari pimpinan DPR RI, ADKASI optimistis aspirasi daerah dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan yang berpihak pada daerah dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Penulis : Arief Rachman