Karawang — Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat kerja bersama mitra kerja komisi dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, dan berlangsung di ruang Rapat I DPRD Kabupaten Karawang pada Selasa (31/03/2026).
Rapat kerja tersebut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II. Di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Badan Pendapatan Daerah, BPKAD, serta Bapperida Kabupaten Karawang.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta rencana strategis ke depan.
Ketua Komisi II DPRD Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ merupakan agenda penting guna memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Melalui rapat kerja ini, Komisi II ingin memastikan seluruh program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dapat dievaluasi secara objektif. Kami juga ingin mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi yang akan dilakukan ke depan," ujarnya.
Ia menambahkan, sektor yang menjadi lingkup Komisi II seperti industri, perdagangan, koperasi, UMKM, pertanian, ketahanan pangan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sektor-sektor tersebut menjadi perhatian serius DPRD.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja selama tahun 2025, termasuk realisasi anggaran, program unggulan, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, Komisi II juga memberikan sejumlah masukan terkait peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi potensi daerah.
Beberapa isu yang menjadi perhatian dalam rapat kerja tersebut antara lain penguatan sektor UMKM, peningkatan produksi pertanian, pengendalian inflasi daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor industri dan perdagangan.
Komisi II DPRD Karawang juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, petani, serta nelayan di Kabupaten Karawang.
Rapat kerja berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara anggota Komisi II dan perwakilan OPD. Sejumlah rekomendasi strategis pun mulai dirumuskan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Karawang Tahun 2025.
Melalui kegiatan ini, diharapkan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan Kabupaten Karawang yang lebih maju dan berkelanjutan.
Penulis : Arief Rachman