KARAWANG — Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Karawang yang berhasil merealisasikan Universal Health Coverage (UHC) hingga 100 persen. Pencapaian tersebut dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Aula Husni Hamid, Kabupaten Karawang, Kamis (26/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, yang bersama Mensos memberikan penguatan terkait pentingnya validitas data sosial ekonomi sebagai dasar pembangunan nasional.
Kedatangan kedua menteri disambut langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pendamping desa, pilar sosial, hingga relawan dari seluruh wilayah Kabupaten Karawang.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyatukan sekaligus memperbarui data sosial ekonomi masyarakat agar penyaluran bantuan sosial dan berbagai program afirmasi dapat berjalan tepat sasaran.
Sosialisasi DTSEN merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan nasional dalam penyaluran bantuan sosial serta berbagai program intervensi pemerintah. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diwajibkan menggunakan data tersebut sebagai acuan utama.
Dalam arahannya, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembenahan data menjadi kunci utama memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial.
Menurutnya, selama satu tahun terakhir pemerintah pusat terus melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar semakin akurat, transparan, dan akuntabel.
“Data yang valid menjadi fondasi utama agar bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Tanpa data yang akurat, program sebesar apa pun tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya evaluasi terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN, masih ditemukan masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 5 atau kategori paling rentan yang belum menerima bantuan, sementara sebagian masyarakat pada desil 6 hingga 10 justru masih tercatat sebagai penerima.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera dilakukan perbaikan melalui sinkronisasi data lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi DTSEN sebagai basis data tunggal nasional. Ia menegaskan, keberhasilan UHC 100 persen di Karawang juga tidak terlepas dari akurasi data masyarakat yang terus diperbarui secara berkala.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kolaborasi antara pusat dan daerah semakin kuat, sehingga berbagai program perlindungan sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Penulis : Arief rachman