KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat langkah reformasi birokrasi melalui peningkatan efisiensi dan pelayanan publik berbasis digital. Hal tersebut ditegaskan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE., saat memimpin rapat Staff Briefing Bulan April yang digelar secara hybrid, Senin (6/4/2026).
Rapat yang diikuti Wakil Bupati Karawang H. Maslani, Sekretaris Daerah Karawang H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., para Asisten Daerah, Staf Ahli, serta seluruh Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Karawang tersebut menitikberatkan pada percepatan program kerja, efisiensi anggaran, serta transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam arahannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa seluruh program kerja pemerintah daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah segera mengakselerasi kegiatan Triwulan II guna menghindari penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.
"Kerja yang benar dan berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Saya minta samakan persepsi, jangan jadikan tugas sebagai beban. Tahun 2027 penuh dinamika, maka kita harus siapkan Plan A dan Plan B dalam setiap kebijakan pembangunan," ujar Bupati Aep.
Selain percepatan program kerja, Bupati juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran melalui penghematan energi dan operasional. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan untuk melakukan pengelolaan kendaraan dinas secara tertib.
Bupati Aep meminta agar seluruh kendaraan dinas operasional disimpan di kantor masing-masing setelah jam kerja serta melarang perubahan plat nomor kendaraan dinas menjadi plat hitam.
"Lakukan penghematan listrik, air, dan BBM. Ruang rapat kerja harus dioptimalkan untuk bekerja. Kita harus efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menambahkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) akan diterapkan selama dua bulan ke depan sebagai bagian dari transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus untuk meningkatkan efisiensi kerja.
"Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja digital ASN, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal namun lebih efisien," jelas Sekda Karawang.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menangani persoalan sosial. Ia menginstruksikan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk berkolaborasi menangani warga kategori Desil I, II, dan III.
Bupati menekankan bahwa minimal satu orang dalam keluarga tidak mampu harus memiliki akses pekerjaan sebagai langkah konkret dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Karawang.
Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) diminta tetap fokus dalam penanganan dan penurunan angka stunting dengan menggunakan data yang valid, terukur, dan terdokumentasi secara baik.
Rapat Staff Briefing bulan April ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendorong reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mempercepat pelayanan publik melalui transformasi digital yang terintegrasi.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, transparan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan secara adaptif dan berkelanjutan.
Penulis : Arief Rachman