KARAWANG — Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Pemerintah Kabupaten Karawang resmi menghadirkan terobosan besar di sektor kesehatan dengan menghadirkan layanan berobat gratis cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karawang.
Kebijakan tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, pada Senin (13/4/2026). Ia memastikan bahwa sejak tahun 2024, warga Karawang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis.
“Cukup dengan KTP Karawang, masyarakat bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya,” tegas Bupati Aep.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkendala status kepesertaan jaminan kesehatan.
Program ini tidak sekadar janji, tetapi telah menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Warga Karawang kini dapat mengakses layanan kesehatan di berbagai fasilitas, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, dengan sistem yang terintegrasi layaknya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menariknya, layanan kesehatan berbasis KTP ini juga berpotensi dapat digunakan di luar daerah, selama kerja sama antar fasilitas kesehatan berjalan optimal. Hal tersebut membuka peluang perlindungan kesehatan yang lebih luas dan fleksibel bagi masyarakat Karawang.
Untuk memastikan program berjalan maksimal, Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp286 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut menjadi tulang punggung utama dalam menjaga keberlanjutan program layanan kesehatan gratis berbasis KTP.
Dengan dukungan anggaran tersebut, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Karawang kini telah mencapai 98 persen. Artinya, hampir seluruh masyarakat Karawang telah terjangkau oleh layanan kesehatan yang memadai.
Program ini juga didukung oleh jaringan fasilitas kesehatan yang cukup luas, meliputi sekitar 50 puskesmas, sejumlah klinik, serta rumah sakit umum daerah yang tersebar di wilayah Karawang, termasuk RSUD Jatisari dan RSUD Rengasdengklok.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Karawang menyadari bahwa kebijakan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama terkait kesiapan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta sistem pelayanan agar tetap optimal di tengah potensi peningkatan jumlah pasien.
Namun, langkah berani ini dinilai sebagai terobosan besar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan kebijakan ini, Kabupaten Karawang tidak hanya bergerak menuju perubahan, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat sebagai daerah yang memimpin inovasi pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Penulis : Arief Rachman