KARAWANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam menata tata kelola pertambangan serta penataan kabel udara melalui rapat koordinasi strategis yang digelar di Balai Pakuan, Senin (27/4/2026).
Rapat tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Karawang bersama para pelaku usaha, dengan fokus utama pada peningkatan kepatuhan operasional industri guna menjaga ketertiban infrastruktur serta perlindungan aset daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karawang hadir didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan Pangkalan, Kepala Desa Tamansari, serta pihak terkait lainnya.
Gubernur Jawa Barat dalam arahannya menyoroti dua persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Salah satunya adalah aktivitas perusahaan semen yang menggunakan bahan baku serta mobilisasi angkutan berat melalui jalan provinsi, yang dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur.
“Ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi. Perusahaan semen menggunakan bahan baku dan aktivitas angkutan besarnya melewati jalan provinsi,” tegasnya.
Selain itu, penataan kabel udara juga menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat keberadaannya yang kerap semrawut dan berpotensi mengganggu estetika kota serta keselamatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa iklim investasi tetap didukung, namun harus berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap tata ruang, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab terhadap dampak operasional di lapangan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan kebijakan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Karawang. Melalui sinergi tersebut, diharapkan seluruh perusahaan dapat menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, sekaligus menjaga keberlanjutan infrastruktur dan lingkungan di wilayah Karawang dan sekitarnya.
Penulis : Arief Rachman