Karawang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dalam upaya pengamanan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, saat menghadiri Kick Off Meeting Infrastruktur Pelindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam kegiatan strategis tingkat nasional itu, Bupati Aep hadir didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, serta Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. Forum tersebut menjadi langkah awal penguatan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi ancaman serius di kawasan pesisir utara Pulau Jawa.
Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam arahannya, AHY menekankan bahwa kawasan Pantura Jawa—yang membentang dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Timur—merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Namun demikian, kawasan ini juga menghadapi ancaman besar berupa penurunan muka tanah (land subsidence) yang diproyeksikan semakin parah hingga tahun 2050. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional, termasuk terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kuncinya adalah kolaborasi. Kita belajar dari berbagai kejadian sebelumnya bahwa ego sektoral harus dikesampingkan. Perlindungan terhadap aset nasional dan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, didukung komunikasi publik yang transparan serta eksekusi tahap awal yang tepat sasaran,” tegas AHY.
Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa pengembangan proyek pelindungan pesisir ini akan terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan wilayah.
Integrasi ini mencakup sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur pelindung pesisir dengan revitalisasi kawasan permukiman nelayan di sepanjang Pantura Jawa. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan tidak hanya mampu menahan laju kerusakan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menyambut positif inisiatif tersebut dan menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi bagian aktif dalam implementasi program. Menurutnya, wilayah pesisir Karawang memiliki peran strategis sekaligus kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan lingkungan.
“Pemkab Karawang siap mendukung penuh dan berkolaborasi lintas sektor demi menjaga kawasan pesisir tetap aman dan produktif. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga masa depan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan langkah konkret antar pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi program pelindungan pesisir Pantura Jawa secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Penulis : Arief Rachman