KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang resmi membuka Pelatihan Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula BKPSDM Kabupaten Karawang. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 30 Juni 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kepala sekolah dalam mengelola dana pendidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pembukaan pelatihan dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., yang ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis. Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Drs. H. Wawan Setiawan NK, MM.
Turut hadir dalam acara pembukaan Inspektur Daerah Kabupaten Karawang, Drs. H. Asip Suhendar, M.Si., serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, S.STP., MM.
Pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta terpilih yang didominasi kepala sekolah baru, terdiri dari 30 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan 10 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah tersebut merupakan kuota selektif atau sekitar lima persen dari total kurang lebih 800 kepala sekolah yang ada di Kabupaten Karawang.
Dalam sambutannya, Sekda Karawang menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS menjadi salah satu perhatian utama Bupati Karawang. Menurutnya, tata kelola dana pendidikan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memenuhi aspek administratif.
Ia menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan dana BOS saat ini harus mengalami perubahan. Jika sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan input dan output, kini pengelolaan dana pendidikan dituntut berorientasi pada manfaat atau income-benefit yang dirasakan langsung oleh peserta didik, sekolah, dan masyarakat.
"Para peserta yang hadir saat ini merupakan orang-orang pilihan. Kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas dalam pengelolaan dana BOS, termasuk memahami sistem ANGKAS dan SIPLah sebagai instrumen penting dalam tata kelola keuangan pendidikan yang baik," ujar Asep Aang.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah.
"Hidup tanpa integritas tidak akan mendapatkan trust atau kepercayaan. Integritas adalah modal awal diri kita. Harus ada keselarasan antara apa yang ada di hati dan pikiran, apa yang diucapkan, dan apa yang dilaksanakan. Itulah esensi integritas dan konsistensi," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dirancang sebagai langkah strategis untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan dana BOS yang selama ini masih ditemukan di sejumlah satuan pendidikan.
Menurutnya, berbagai temuan yang pernah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan ke depan.
"Pelatihan ini merupakan bentuk mitigasi agar kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan dana BOS tidak terulang kembali. Kami ingin para kepala sekolah memiliki pemahaman yang utuh terkait regulasi, administrasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran pendidikan," katanya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap lahir sumber daya kepala sekolah yang tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan dana BOS, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, serta komitmen tinggi dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
Dengan penguatan kapasitas tersebut, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.
Penulis : Arief Rachman