JAKARTA — Transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak semata-mata berbicara tentang pembangunan aplikasi dan pemanfaatan teknologi. Lebih dari itu, transformasi digital harus mampu mengubah pola kerja pemerintahan agar semakin responsif, terbuka, mudah diakses, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., saat menjadi narasumber dalam forum General Session – Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dalam forum tersebut, Sekda Karawang memaparkan pengalaman Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendorong transformasi digital melalui inovasi layanan pengaduan masyarakat Tanggap Karawang (TANGKAR) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang.
Menurut Asep Aang, perkembangan masyarakat yang berlangsung sangat cepat menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi, termasuk dalam cara menerima, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat.
“Masyarakat berubah sangat cepat, maka cara pemerintah bekerja juga harus berubah. Pengaduan masyarakat bukan sekadar keluhan, melainkan sensor sosial, indikator kualitas pelayanan, early warning system, serta sumber data untuk pengambilan keputusan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keberadaan TANGKAR menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap laporan yang masuk tidak hanya dipandang sebagai persoalan yang harus diselesaikan, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kualitas pelayanan publik sekaligus mengidentifikasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sepanjang Januari hingga 19 Juni 2026, layanan TANGKAR telah menerima 3.214 pengaduan masyarakat.
Jumlah tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menjadi sumber informasi penting bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Asep Aang menegaskan, teknologi pada dasarnya hanyalah alat pendukung. Keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari banyaknya aplikasi yang dibangun pemerintah.
Menurutnya, faktor yang jauh lebih menentukan adalah perubahan pola kepemimpinan, penguatan tata kelola pemerintahan, kolaborasi lintas sektor, integrasi data dan sistem, serta kemampuan pemerintah untuk terus melahirkan inovasi secara berkelanjutan.
“Transformasi digital bukan sekadar membangun aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu mengubah cara kerja pemerintah dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Pemkab Karawang juga mendorong penguatan Government-to-Government Collaboration (G2G) bersama Jakarta Smart City. Kolaborasi tersebut diarahkan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi mencakup transfer pengetahuan, penguatan tata kelola, pengembangan inovasi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Forum tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dr. Sonny Hendra Sudaryana, S.T., M.MT.; Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani, S.Pd., M.KP. yang hadir secara daring; serta Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara, S.STP., MPA.
Kehadiran Sekda Karawang dalam forum tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai praktik transformasi digital di daerah, khususnya dalam mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan proses tata kelola pemerintahan.
Asep Aang berharap pengembangan transformasi digital di Karawang dapat terus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan integrasi data, kolaborasi antarlembaga, serta kepemimpinan yang adaptif, pemerintah diharapkan mampu merespons persoalan publik secara lebih cepat dan terukur.
Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan transformasi digital bukan terletak pada seberapa banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah, melainkan pada seberapa besar perubahan tersebut mampu dirasakan masyarakat.
“Transformasi digital pada akhirnya adalah membangun pemerintahan yang lebih responsif, mudah diakses, dan dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Arief Rachman