KARAWANG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menawarkan dua opsi solusi untuk mengatasi persoalan kerusakan Jalan Badami-Loji, Kabupaten Karawang, yang selama ini turut dilintasi truk operasional pengangkut semen milik PT Jui Shin.
Persoalan tersebut mencuat setelah kerusakan jalan memicu keluhan masyarakat. Bahkan, warga menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (15/9/2026) sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dinilai mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan dua opsi tersebut saat berdiskusi dengan pihak PT Jui Shin di Kabupaten Bekasi, Rabu (16/9/2026).
Opsi pertama, PT Jui Shin diminta membangun jalan khusus yang diperuntukkan bagi kendaraan operasional perusahaan, terutama truk pengangkut semen.
Selama ini, kendaraan operasional perusahaan diketahui menggunakan Jalan Badami-Loji untuk mengangkut semen menuju lokasi perusahaan di Kabupaten Bekasi. Ruas jalan tersebut juga menjadi akses yang digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara opsi kedua, PT Jui Shin bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun jalan dengan kapasitas dan standar yang lebih tinggi untuk mendukung aktivitas industri. Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar juga akan membangun jembatan khusus yang diperuntukkan bagi kendaraan industri.
Menurut Dedi, persoalan utama bukan hanya memperbaiki jalan yang rusak, tetapi bagaimana memastikan infrastruktur yang dibangun mampu menyesuaikan dengan beban kendaraan industri yang melintas.
Ia mengatakan, Jalan Badami-Loji sebelumnya telah beberapa kali mendapatkan penanganan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, kerusakan kembali terjadi akibat tingginya aktivitas kendaraan berat yang melintas.
"Uang akan dialirkan ratusan miliar setiap tahun hanya untuk mengurusi jalan yang dilewati PT Jui Shin," ujar Dedi saat berdiskusi dengan pihak perusahaan di Kabupaten Bekasi, Rabu (16/9/2026).
Dedi menilai, pembangunan kawasan industri semestinya dibarengi dengan kesiapan infrastruktur pendukung. Karena itu, menurutnya, perusahaan yang menggunakan jalan dengan intensitas kendaraan berat perlu ikut memikirkan solusi infrastruktur agar beban terhadap jalan umum dapat dikurangi.
"Jangan bangun industri tidak disiapkan infrastrukturnya," tegasnya.
Dedi juga menyatakan akan mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan semen lain di Jawa Barat yang aktivitas operasionalnya menggunakan jalan provinsi.
Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan tidak hanya mengandalkan infrastruktur jalan umum yang pembangunannya dan pemeliharaannya menggunakan anggaran pemerintah.
"Saya akan surati seluruh perusahaan semen yang melewati jalan provinsi. Jangan bangun industri tidak disiapkan infrastrukturnya," kata Dedi.
Ia menambahkan, persoalan serupa terjadi berulang kali. Pemerintah melakukan perbaikan jalan yang rusak akibat berbagai faktor, termasuk lalu lintas kendaraan berat. Namun, setelah kembali digunakan secara intensif oleh kendaraan pengangkut semen, kondisi jalan kembali mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan.
Melalui dua opsi tersebut, Pemprov Jabar berupaya mencari solusi yang lebih berkelanjutan, sehingga kebutuhan mobilitas industri tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi jalan umum yang menjadi akses utama masyarakat.
Persoalan Jalan Badami-Loji kini tidak hanya menjadi isu infrastruktur, tetapi juga menyangkut hubungan antara aktivitas industri, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur publik.
Penulis : Arief Rachman