KARAWANG – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan tenaga medis dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh dokter untuk terus menjaga profesionalisme, menjunjung tinggi etika kedokteran, serta memperkuat soliditas organisasi.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Aep saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karawang Tahun 2026 yang berlangsung di Mercure Hotel Karawang, Minggu (15/11/2026).
Muscab tahun ini mengusung tema "Menjunjung Tinggi Sumpah dan Etika Kedokteran, Dokter Bersatu, Organisasi Kuat". Tema tersebut menjadi penegasan pentingnya menjaga integritas profesi sekaligus memperkuat peran organisasi dokter dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan.
Dalam sambutannya, Bupati Aep menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh dokter yang selama ini telah mendedikasikan tenaga, pikiran, serta keahliannya untuk menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Karawang.
Menurutnya, kontribusi para dokter yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit, memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
Bupati juga mengapresiasi kepengurusan IDI Cabang Karawang periode 2023–2026 yang selama ini telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung berbagai program pembangunan bidang kesehatan.
"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Peran para dokter sangat penting sebagai mitra dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik," ujar Aep.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan kondisi cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Karawang.
Berdasarkan data per Oktober 2026, jumlah penduduk Kabupaten Karawang tercatat sebanyak 2.686.511 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.638.702 jiwa atau sekitar 98,2 persen telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap jaminan pelayanan kesehatan.
Untuk mendukung keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kabupaten Karawang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp343,41 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Karawang sebesar Rp294,10 miliar serta dukungan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp49,31 miliar.
Bupati Aep menegaskan, keberhasilan memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.
Ia meminta agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan terhadap pasien, baik peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun kelompok kepesertaan lainnya.
"Jaminan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Saya berharap seluruh fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik, baik kepada pasien PBI, mandiri, maupun peserta lainnya. Jangan sampai masyarakat merasa terbebani ketika membutuhkan pelayanan kesehatan," tegasnya.
Lebih lanjut, Muscab IDI Cabang Karawang Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi dalam menjalankan mekanisme pergantian kepengurusan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi dan konsolidasi untuk memperkuat profesionalisme dokter.
Melalui forum tersebut, IDI diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kedokteran, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Soliditas organisasi, kepatuhan terhadap sumpah profesi, dan konsistensi dalam menjunjung tinggi etika kedokteran menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, Kabupaten Karawang diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, mudah diakses, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Pelayanan kesehatan yang baik bukan sekadar memenuhi kebutuhan medis, melainkan juga memastikan setiap masyarakat memperoleh hak pelayanan secara adil, manusiawi, dan bermartabat.
Penulis : Arief Rachman
