Bupati Karawang Desak Penguatan DBH, Soroti Persoalan Industri hingga Kesejahteraan Buruh kepada Komisi VII DPR RI

Header Menu


Bupati Karawang Desak Penguatan DBH, Soroti Persoalan Industri hingga Kesejahteraan Buruh kepada Komisi VII DPR RI

14 Nov 2026

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait dampak perkembangan kawasan industri, persoalan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga peningkatan pendapatan daerah kepada Komisi VII DPR RI.


Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Lantai II Gedung Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, Jumat (13/11/2026).


Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi Pemkab Karawang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang seiring pesatnya aktivitas industri di wilayah yang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia tersebut.


Dalam kesempatan itu, Bupati Aep menjelaskan bahwa keberadaan kawasan industri telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di balik perkembangan tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat maupun DPR RI.


Persoalan yang disoroti antara lain kesejahteraan buruh, penyerapan tenaga kerja, terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri.


Menurut Bupati, pertumbuhan industri semestinya tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.


"Karawang memiliki kawasan industri yang sangat besar. Tentu banyak manfaat yang dirasakan, tetapi ada juga berbagai persoalan yang harus dihadapi," ujar Bupati Aep.


Ia menegaskan, persoalan tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.


"Mulai dari persoalan buruh, pencari kerja, lingkungan, sampai bagaimana kemajuan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Karawang," ungkapnya.


Selain menyampaikan persoalan industri dan ketenagakerjaan, Bupati Aep juga memaparkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemkab Karawang tengah mengkaji potensi penerimaan BPHTB dari perusahaan yang mengelola kawasan pemakaman mewah atau pemakaman komersial.


Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi objek pajak yang selama ini dinilai belum tergarap secara optimal.


Meski demikian, pengkajian potensi penerimaan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya.


Pada kesempatan yang sama, Bupati Aep juga menitipkan aspirasi kepada Komisi VII DPR RI agar turut memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Karawang.


Menurutnya, sebagai daerah dengan aktivitas industri berskala besar, Karawang menghadapi berbagai konsekuensi pembangunan yang membutuhkan dukungan pembiayaan memadai.


Penguatan DBH diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta menangani berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas industri.


Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Karawang berharap aspirasi daerah dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan masuk dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional.


Bagi Karawang, tantangan pembangunan ke depan bukan semata-mata menjaga pertumbuhan investasi dan industri, melainkan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berskala besar mampu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pemerataan manfaat pembangunan.


Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan industri yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi lebih besar bagi kemajuan Kabupaten Karawang.


Penulis : Arief Rachman