KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang mulai menyiapkan langkah strategis untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi lulusan sekolah. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemkab Karawang berencana memperkuat koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) guna memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dari setiap investor baru yang masuk ke Karawang.
Langkah tersebut diarahkan agar penyiapan tenaga kerja lokal dapat dilakukan sejak tahap awal rencana investasi, sehingga ketika perusahaan mulai beroperasi, ketersediaan tenaga kerja dengan kualifikasi sesuai kebutuhan industri sudah dapat dipersiapkan.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi, mengatakan kolaborasi dengan DPMPTSP menjadi penting karena instansi tersebut memiliki informasi mengenai rencana investasi dan perkembangan perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha di wilayah Karawang.
Melalui koordinasi sejak dini, Disnakertrans diharapkan dapat berkomunikasi langsung dengan investor maupun perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi pendidikan, kompetensi, hingga spesifikasi keahlian yang dibutuhkan.
"Ke depan saya ingin berkolaborasi dengan Kepala DPMPTSP. Jadi, kalau ada investor baru, kami bisa diajak berbicara sejak awal sehingga bisa berkomunikasi dengan perusahaannya untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan spesifikasi seperti apa yang diperlukan," ujar Rosmalia.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan tenaga kerja tersebut tidak cukup berhenti pada pendataan kebutuhan perusahaan. Hasil pemetaan harus ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan dunia pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang memiliki program keahlian dan jurusan vokasi.
Dengan demikian, sekolah dapat mulai menyesuaikan kompetensi pembelajaran, program keahlian, maupun keterampilan peserta didik berdasarkan kebutuhan riil dunia industri.
Rosmalia menilai, proses realisasi investasi hingga perusahaan benar-benar beroperasi membutuhkan waktu yang relatif panjang. Berdasarkan pengalamannya saat bertugas di bidang perizinan, tahapan tersebut bahkan dapat berlangsung sekitar tiga hingga empat tahun.
Rentang waktu tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja melalui sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan.
"Misalnya, perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan jurusan atau keahlian tertentu, maka sekolah bisa mulai menyiapkannya. Jadi, ketika perusahaan beroperasi, tenaga kerja yang dibutuhkan sudah tersedia," jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan sekolah. Dengan persiapan yang lebih terencana, lulusan pendidikan menengah maupun kejuruan di Karawang memiliki peluang untuk memasuki dunia kerja sesuai bidang keahliannya.
Lebih jauh, Rosmalia menegaskan bahwa upaya menekan angka pengangguran tidak dapat dilakukan hanya oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD). Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi yang menangani investasi dan perizinan, lembaga pendidikan, hingga perusahaan.
Sinergi antar pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan investasi, pemetaan kebutuhan industri, penyiapan kompetensi pendidikan, hingga proses penyerapan tenaga kerja.
Melalui rencana kolaborasi tersebut, Disnakertrans Karawang mendorong agar pertumbuhan investasi tidak hanya menghadirkan aktivitas ekonomi dan peluang usaha baru, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk terlibat dalam perkembangan industri di daerah.
Ke depan, kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi calon tenaga kerja diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat daya saing SDM Karawang sekaligus mendukung upaya penurunan angka pengangguran secara berkelanjutan.
Penulis : Arief Rachman
