KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menyatakan dukungannya terhadap percepatan proses perizinan lahan untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina EP di wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun, percepatan investasi sektor energi tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasionalt.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Berita Acara Percepatan Perizinan Lahan di Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas PT Pertamina EP di Provinsi Jawa Barat, Kamis (12/11/2026), bertempat di Hotel Patra Cirebon.
Dalam kegiatan tersebut, Maslani hadir mewakili Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten di Jawa Barat yang wilayahnya berkaitan dengan kegiatan operasional hulu migas Pertamina EP.
Selain Karawang, sejumlah daerah yang turut terlibat dalam koordinasi tersebut meliputi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang.
Partisipasi Pemkab Karawang dalam forum koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kepentingan pembangunan sektor energi dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian produktif.
Karawang sendiri memiliki komitmen kuat dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Hal itu diwujudkan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 86.311,85 hektare atau setara 87,15 persen dari Luas Baku Sawah (LBS).
Penetapan tersebut tertuang dalam SK Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/KEP.512-HUK/2026 sebagai landasan kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan keberadaan lahan pertanian sekaligus menjaga kapasitas produksi pangan.
Dalam konteks percepatan perizinan lahan untuk kegiatan hulu migas, Pemkab Karawang memandang bahwa kebutuhan pengembangan sektor energi perlu berjalan seiring dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya pangan.
Karena itu, penyediaan lahan pengganti menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian perizinan. Lahan pengganti diharapkan tidak sekadar memenuhi ketentuan administratif maupun tata ruang, tetapi juga memiliki fungsi produktif dan mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
Melalui rangkaian koordinasi dan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, Pemkab Karawang berharap tercipta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait dalam mempercepat proses perizinan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan perlindungan lahan pangan.
Dengan demikian, pengembangan sektor hulu migas diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan energi nasional, sementara keberadaan lahan pertanian produktif tetap terjaga sebagai penopang ketahanan pangan.
Langkah tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keseimbangan kebijakan pembangunan, sehingga kebutuhan energi dan pangan nasional dapat berjalan beriringan demi keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Arief Rachman